LSM AJAR Akan Laporkan Kepsek SMP N 2 Tapung dan Komite Sekolah ke Polda Riau Terkait Pungli

BERBAGI

Fpiisumbar.com, Tapung, Kampar — Diduga adanya praktek pungutan liar berkedok sumbangan sukarela di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Tapung Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Wali murid keberatan, LSM AJAR akan Lapor Polda Riau.

Menurut aturan tidak di perbolehkan pungutan, berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah yang ditetapkan dan diundangkan bahwa pihak sekokah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan pada murid atau orang tua wali murid.

Salah seorang Orang Tua wali murid yang enggan dibuatkan namanya, tapi siap dilertanggung jawaban mengatakan,” kami sebagai orang tua wali murid merasa keberatan dengan adanya pungutan disekolah, karena anak kami kelas IX, mau tidak mau harus bayar uang tersebut, ” katanya.

Uang yang dipungut adalah uang Ujian Akhir Sekolah (UAS), l Rp.300.3000 per siswa/i, Uang perpisahan Rp. 155 ribu persiswa/i, Uang Komite Rp.95 Ribu siswa/i, dan pungutan uang parkir bagi siswa yang memiliki sepeda motor, “katanya.

Lanjutnya, ” kami sebagai wali murid mau tidak mau, suka tidak suka harus bayar, uang tetsebut, kalau tidak dibayar anak tidak bisa ujian nanti, dan anak kami merasa terancam oleh sekolah ” ujarnya.

Menurut Kepala Sekolah SMP 2 Tapung bernama Nelfihaswita, S.Pd yang dihub awak media Rabu (18/05/2022) menyatakan, ” terkait uang pungutan sekolah tidak ada kewenangan ibu sebagai kepala sekolah, itu kewenangan Komite sekolah, silahkan hub Komite sekolah, nanti ibu kasih nomor nya, “tutup.

Ketua Komite Sekolah SMP 2 Tapung bernama Didik Heru yang dihub lewat by phone mengatakan, ” membenarkan adanya pungutan bagi orang tua wali murid, dia tidak membantah apa yang disampaiikan, itu diadakan musyawarah, dan di hadiri orang tua siswa dijadikan sebuah dasar hukum oleh pihak sekolah dan komite dalam melakukan pemungutan.

Untuk pungutan yang disampaikan orang tua wali murid memang benar adanya, itu sudah kesepakatan orang tua wali murid, tapi untuk uang parkir tidak ada komite memungut,” katanya.

Dan keputusan pungutan tersebut ada daftar hadirnya, nanti kita kirimkan berita acaranya, sebab arsip tersebut disimpan di sekolah.

Tidak semua siswa bayar kok, yang miskin dan yatim piatu ada juga tidak bayar. Uang itu dipungut untuk bangun ruangan kelas dan mushala, ” tutupnya.

Ketua AJAR (Aliansi Jurnalis Anti Rasuah) Soni mengatakan, ” apa yang dilakukan oleh Pihak Sekolah bersama Komite SMP 2 Tapung sudah melanggar Permendikbud No 75 Tahun 2016. Dan Permedikbud No 43 Tentang Penyelenggara dan Pelaksanaan Ujian Nasional Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Pemwerintah Daerah dan Sekolah,  ini sudah melanggar aturan, LSM AJAR akan melaporkan hal tetsebut ke pihak Tipikor Polda Riau terkait pungli di sekolah SMP N 2 Tapung, tersebut ” tutupnya.

Simon Tanjung