Ditanya Soal Temuan BPK 13 Miliar Pada Keuangan Desa 2020, Kepala Inspektorat Kampar Tak Merespon

BERBAGI

Ditanya Soal Temuan BPK 13 Miliar Pada Keuangan Desa 2020, Kepala Inspektorat Kampar Tak Merespon

FPIISUMBAR.COM , BANGKINANG – Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar, Febrinaldi Tridarmawan tak merespon saat ditanya wartawan soal adanya temuan 13 miliar dana desa Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Media ini sudah berkali-kali mencoba menghubungi Febrinaldi baik melalui telephone maupun melalui aplikasi perpesanan, sejak Jum’at 16 hingga Minggu 18 Juli 2021. Namun, hingga berita ini diterbitkan, upaya kami untuk menghubunginya belum juga direspon oleh pria yang sebelum menjabat sebagai Kepala Inspektorat menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kampar.

Soal adanya temuan 13 miliar pada keuangan desa di Kampar ini mencuat ke permukaan setelah dibeberkan oleh Ketua Komisi I DPRD Kampar, Muhammad Ansar. Dimana Ansar menyebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2020, ada temuan 13 miliar pada anggaran desa.

Ansar meminta desa-desa yang termasuk dalam temuan 13 miliar ini untuk dapat mengembalikan uang ke kas desa dalam waktu 60 hari terhitung sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dikeluarkan. Jika tidak, kata Ansar, temuan ini akan menjadi ranah penegak hukum untuk masuk dan memprosesnya secara hukum.

Sayangnya, Muhammad Ansar tidak mengungkap nama-nama desa yang termasuk dalam LHP BPK tersebut.

Ansar menjelaskan temuan dana desa oleh BPK tersebut menjadi atensi Komisi I. Dia juga meminta Kepala Inspektorat Kampar segera menindaklanjuti hasil temuan BPK untuk diselesaikan secepat mungkin oleh desa-desa yang bersangkutan.

Ketika ditanya apa yang mendorong para kepala desa untuk melakukan korupsi baik berupa kegiatan fiktif, Ansar mengatakan, pelaku penyimpangan pada keuangan negara termasuk anggaran dana desa disebabkan oleh moral dan akhlaq yang rusak.

Sebenarnya banyak hal yang ingin ditanyakan oleh media ini kepada Febrinaldi terkait temuan BPK ini. Mulai dari apakah temuan ini menyangkut alokasi bantuan sosial dampak pandemi di desa-desa ataukah terkait alokasi pembangunan fisik reguler di desa.

Kemudian kami juga ingin menanyakan kepada Febrinaldi desa-desa mana saja yang termasuk dalam temuan 13 miliar tersebut? Hanya saja, akibat tidak meresponnya Febrinaldi, pertanyaan-pertanyaan itu masih kabur. (FPII SUMBAR – RIAU)